JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengungkapkan, kementerian
akan memperbanyak jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) di seluruh
Indonesia. Ke depannya, secara nasional jumlah SMK akan melebihi jumlah
SMA dengan proporsi 60:40.
Selanjutnya ... .
Rabu, 18 Januari 2012
Selasa, 17 Januari 2012
Guru Wajib Uji Kompetensi
JAKARTA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan uji
kompetensi adalah langkah yang harus dilalui para guru untuk
mendapatkan sertifikasi.
Uji kompetensi tersebut bukan untuk mempersulit guru mendapatkan sertifikasi, melainkan sebagai jalan guna mengetahui kemampuan guru.
Dia mengatakan, uji kompetensi itu diadakan sebelum guru mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi merupakan bagian ... .
Selengkapnya ... .
Uji kompetensi tersebut bukan untuk mempersulit guru mendapatkan sertifikasi, melainkan sebagai jalan guna mengetahui kemampuan guru.
Dia mengatakan, uji kompetensi itu diadakan sebelum guru mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi merupakan bagian ... .
Selengkapnya ... .
Minggu, 15 Januari 2012
Pendidikan Ketarunaan Membekali Siswa SMK
Pendidikan Ketarunaan Membekali Siswa SMK
Biasanya pendidikan ala militer diwajibkan di SMK dengan bidang keahlian penerbangan, pelayaran, maupun perikanana. Namun di SMKN 2 Subang yang punya program keahlian andalan pertanian, peterenakan, otomotif, hingga pelayaran, pelatihan ala militer menjadi sarana pendidikan karakter.
Selengkapnya ... .
Biasanya pendidikan ala militer diwajibkan di SMK dengan bidang keahlian penerbangan, pelayaran, maupun perikanana. Namun di SMKN 2 Subang yang punya program keahlian andalan pertanian, peterenakan, otomotif, hingga pelayaran, pelatihan ala militer menjadi sarana pendidikan karakter.
Selengkapnya ... .
TUGAS KULIAH
Aplikasi Komputer dan Internet
Tugas:
1. Tugas 1 Capacity-building for ICT integration in education
2. Tugas 2 Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Pendidikan ICT
3. Tugas 3 Pembelajaran Berbasis TIK
Tugas:
1. Tugas 1 Capacity-building for ICT integration in education
2. Tugas 2 Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Pendidikan ICT
3. Tugas 3 Pembelajaran Berbasis TIK
PENDIDIKAN DI NEGARA KITA "INDONESIA"
Membicarakan hal yang satu ini mungkin tidak akan habis-habisnya. Ya, dengan keadaan yang ada sekarang ini, ditandai dengan demo di sejumlah tempat yang pada dasarnya menuntut pendidikan murah. Tapi saya tidak ingin menulis tentang demo tersebut. Saya hanya ingin menceritakan beberapa keluhan handai taulan (bahkan sampai berdebat kusir hehehe) tentang pendidikan ini.
Salah satu teman saya, agak berang, bilang “Masak sudah sudah ada BOS, kita masih harus bayar Rp. 15.000 per bulan? Di SD lainnya kok enggak bayar lagi.”. Kebetulan memang anaknya berada di SD Negeri 2, dimana ada 3 SDN dalam satu lingkungan sekolah.
Saya coba jadi counter-nya, “Mungkin di SDnya banyak ekstra kurikuler. Sudah cek atau belum? Ada komputer atau enggak?”.
Dia langsung menyanggah, “Ah enggak ada kayak gituan. sama aja!”
Akhirnya lama berdebat, bahkan ditambah satu orang lagi. Cuma jadi kemana-mana buntutnya. Menuduh KepSek korupsi, Guru korupsi, Masya Allah. Setelah lama berdebat, disimpulkan bahwa sebagian dana anggaran orang tua tadi digunakan untuk perbaikan WC, prasarana gedung, tiang bendera, biaya mencat pagar dan lain-lain.
Akhirnya, saya merasa menyadari ada ketidak-adilan disini. Kalau sudah tidak adil, pasti melanggar Pancasila, “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Kita bisa bandingkan SD Negeri di tengah kota dengan SD Negeri di kampung. Terasa sekali ketimpangan sosial antara kedua SD tersebut. Berita hari ini, ada satu SDN yang roboh.
Menurut ‘mata-adil’ saya, seharusnyalah setiap Sekolah Negeri di negeri ini mempunyai prasarana yang sama, baik dipedalaman Papua sana, atau yang berada di pusat kota Jakarta. Tidak boleh dibedakan. Karena ini Sekolah Negeri (atau Sekolah miliknya negara), maka tidak boleh juga menerima sumbangan dari pihak lain. Mutlak harus dibiayai negara.
Perbedaan Uang Pangkal juga menjadi pertanyaan. Kok, sama sama sekolah negeri uang pangkal berbeda? Tiap sekolah pasti punya jawaban (atau alasan) mengapa mereka menarik uang pangkal sedemikian besar. Uang sejenis inipun harus ditiadakan untuk sekolah Negeri. Alasannya sama dengan di atas, tidak boleh ada perbedaan antar sekolah negeri.
Tentu lain halnya dengan sekolah swasta, yang sah-sah saja menerima sumbangan dari pihak manapun.
Saya tidak tahu keadaan makro dari Anggaran Belanja Negara untuk pendidikan yang konon terlalu kecil. Saya juga tidak mengetahui kondisi dana subsidi Minyak (yang jadi BOS).
dari kami untuk semua "admin"
Selamat datang untuk para pengunjung, ini adalah blog ke-4 yang kami luncurkan. Setelah tiga blog sebelumnya, yang kami buat yakni mengenai dunia supporter, dunia bisnis, dan dunia petualangan. Semoga dengan munculnya blog baru dari kami, dapat menginspirasi kalian untuk lebih baik dari kami. Sekian dan selamat menikmati apa yang kami suguhkan.
Langganan:
Komentar (Atom)






